Dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhkan pemberitaan mengenai polemik perbedaan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027.
Persoalan tersebut mencuat setelah ditemukan perbedaan angka alokasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Pemberitaan mengenai penelusuran dokumen anggaran menyebutkan adanya perbedaan alokasi masing-masing sebesar Rp25 miliar pada kedua organisasi perangkat daerah tersebut. Persoalan ini kemudian kembali mengemuka dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi. Bahkan, rapat pembahasan pada 16 November 2026 diwarnai aksi walk out dua anggota dewan setelah muncul pertanyaan mengenai pergeseran anggaran yang dinilai belum memperoleh penjelasan memadai.
Polemik tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
Anggaran daerah merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Setiap perubahan alokasi harus memiliki dasar, mekanisme, argumentasi, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun demikian, perbedaan angka dalam dokumen anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi ataupun penyalahgunaan kewenangan. Justru di sinilah pentingnya pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui bagaimana proses perubahan tersebut berlangsung, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui, serta apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut uang rakyat justru dibiarkan berkembang menjadi polemik tanpa kejelasan.
Konstitusi dan undang-undang tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas
Dalam perspektif hukum tata negara, pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.





