NODA HITAM DI GEDUNG RAKYAT: Polemik Rp25 Miliar APBD Jambi 2027, Integritas Wakil Rakyat Dipertanyakan

Oleh: Jamhuri – Direktur Eksekutif LSM Sembilan

TerkiniJambi

Khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan, kecermatan, keterbukaan, serta kepentingan umum.

Jika suatu keputusan anggaran diambil tanpa memperhatikan prosedur, kepentingan masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku, maka keputusan tersebut patut diuji melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Dengan demikian, persoalan Rp25 miliar tersebut tidak cukup dijawab melalui pernyataan normatif. Publik membutuhkan penjelasan berdasarkan dokumen, kronologi, dan pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang terlibat.

Jangan biarkan gedung rakyat menjadi tempat persembunyian kepentingan

Gedung wakil rakyat seharusnya dihuni oleh orang-orang yang memiliki integritas, kejujuran, serta keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Kematian Akibat Wabah Pes di Arizona, Warga Diminta Waspada Meski Risiko Rendah

Namun, ketika jabatan lebih banyak digunakan untuk kepentingan kelompok, ruang demokrasi berpotensi berubah menjadi arena transaksi kekuasaan.

Dalam perspektif kritik sosial, kondisi semacam ini dapat dikaitkan dengan fenomena Dark Triad, yakni tiga karakteristik kepribadian yang dikenal dalam kajian psikologi: narsisme, psikopati, dan Machiavellianisme.

Ketiganya menggambarkan kecenderungan perilaku tertentu, seperti sikap manipulatif, mementingkan diri sendiri, dan rendahnya empati.

Tentu saja, konsep tersebut tidak boleh digunakan untuk memberikan diagnosis psikologis terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa pemeriksaan profesional. Namun, sebagai metafora kritik sosial, konsep ini mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa pengendalian moral dapat menjadi ancaman bagi kepentingan publik.

Baca Juga :  MENYIBAK TOPENG-TOPENG TANPA MUKA

Dalam adagium Latin dikenal ungkapan Homo Homini Lupus, manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Ungkapan tersebut terasa relevan ketika kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Aparat penegak hukum harus berani melakukan pemeriksaan

Polemik anggaran Rp25 miliar tidak seharusnya dibiarkan mengambang tanpa kejelasan.

Aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini melalui pemeriksaan yang objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025