NODA HITAM DI GEDUNG RAKYAT: Polemik Rp25 Miliar APBD Jambi 2027, Integritas Wakil Rakyat Dipertanyakan

Oleh: Jamhuri – Direktur Eksekutif LSM Sembilan

TerkiniJambi

Prinsip tersebut harus tercermin pula dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas mengamanatkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Artinya, setiap tahapan perencanaan hingga penetapan anggaran harus memiliki landasan administratif dan hukum yang jelas.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini mengamanatkan agar perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Baca Juga :  ICW Bongkar Tunjangan Rumah DPR Rp 1,74 Triliun: Bentuk Pemborosan Uang Negara

Bahkan, salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Oleh sebab itu, apabila benar terdapat perubahan alokasi anggaran yang tidak mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum, persoalan tersebut patut diperiksa secara serius.

Jangan sampai prinsip legalitas hanya menjadi kalimat penghias dokumen pemerintahan, sementara praktik penyelenggaraan kewenangan justru berjalan tanpa akuntabilitas.

AUPB bukan sekadar teori dalam buku hukum

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Baca Juga :  Rumah dan Mobil Mewah Pejabat di Dinas PUPR Kota Ini Tak Dilaporkan dalam LHKP

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB bukan sekadar konsep akademis, melainkan pedoman hukum bagi penyelenggara pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya.

Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut memuat delapan asas, yaitu:

  1. Asas kepastian hukum.
  2. Asas kemanfaatan.
  3. Asas ketidakberpihakan.
  4. Asas kecermatan.
  5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
  6. Asas keterbukaan.
  7. Asas kepentingan umum.
  8. Asas pelayanan yang baik.

Delapan asas tersebut seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk pembahasan dan penetapan anggaran daerah.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025