Jika terdapat dugaan penyimpangan, lakukan pemeriksaan. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang diperiksa juga wajib dihormati.
Begitulah seharusnya hukum bekerja.
Mengembalikan kehormatan kedaulatan rakyat
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang angka Rp25 miliar. Persoalan yang jauh lebih besar adalah bagaimana menjaga kehormatan lembaga perwakilan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Artinya, wakil rakyat bukan pemilik kedaulatan, melainkan penerima mandat yang harus menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi dan kepentingan masyarakat.
Nilai tersebut juga sejalan dengan sila keempat Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jangan sampai kepercayaan yang diberikan masyarakat justru berubah menjadi ruang untuk mempermainkan kewenangan.
Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya pandai berbicara tentang kepentingan publik, tetapi membutuhkan wakil yang mampu membuktikan keberpihakan melalui tindakan, integritas, dan tanggung jawab.
Polemik anggaran Rp25 miliar harus mendapatkan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan secara menyeluruh merupakan langkah penting untuk memastikan apakah seluruh proses telah berjalan sesuai hukum.
Sebab, gedung rakyat bukan tempat untuk menyembunyikan kepentingan segelintir orang. Gedung rakyat adalah simbol amanah, kepercayaan, dan kehormatan kedaulatan rakyat.
Jika amanah itu dikhianati, hukum harus hadir. Bukan untuk memenuhi tuntutan politik, melainkan untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.
Jangan biarkan noda hitam semakin pekat di gedung rakyat.
Jamhuri
Direktur Eksekutif LSM Sembilan
Editor Tim Redaksi @terkinijambi.com





