DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Hasil Korupsi Bisa Disita Tanpa Menunggu Vonis, Ini Batasannya

TerkiniJambi
Gambar Ilustrasi Kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum. Negara tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperkuat upaya mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Gambar Ilustrasi Kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum. Negara tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperkuat upaya mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

JAKARTA,  – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum. Negara tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperkuat upaya mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Artinya, pemberantasan korupsi diharapkan tidak berhenti pada penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan seseorang. Kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan juga harus dapat ditelusuri dan dipulihkan.

Baca Juga :  Debu di Tengah Kota: Siapa Diuntungkan dari Rencana Stockpile Batu Bara di Kota Jambi?

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut regulasi tersebut dibangun melalui empat pilar utama, yakni asas dan ruang lingkup, prosedur perampasan aset, tata kelola dan transparansi, serta pemulihan kerugian negara dan korban.

Perampasan aset tidak harus menunggu vonis pidana

Salah satu ketentuan paling menarik perhatian dalam undang-undang ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelakunya.

Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Melalui mekanisme ini, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan meskipun pelaku belum memperoleh putusan pidana.

Baca Juga :  RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Perjuangan 18 Tahun Akhirnya Mendekati Hasil

Namun, ketentuan ini bukan berarti aparat penegak hukum dapat mengambil alih harta seseorang hanya berdasarkan kecurigaan.

Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi.

Mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, terdapat persyaratan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Permohonan perampasan aset diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan harus diperiksa melalui proses pengadilan.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025