Sementara itu, pemikiran Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria memberikan landasan penting mengenai tujuan pemidanaan dan pencegahan kejahatan.
Cesare Beccaria, dalam pemikirannya mengenai kejahatan dan hukuman, menekankan bahwa efektivitas pencegahan kejahatan tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya hukuman.
Ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, kepastian hukum (certainty).
Seseorang harus memahami bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang nyata. Kepastian penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya kejahatan.
Kedua, kecepatan penegakan hukum (celerity).
Penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dan tidak berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semakin jelas hubungan antara perbuatan dan konsekuensi hukumnya, semakin kuat pesan pencegahan yang dapat dibangun.
Ketiga, proporsionalitas hukuman (severity).
Sanksi harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang terbukti. Hukuman tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan hukum dan pembuktian yang sah.
Ketiga prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat keras di permukaan, tetapi harus benar-benar memberikan kepastian dan keadilan.
Bukti harus lebih terang daripada cahaya
Dalam perkara pidana, opini publik bukanlah alat bukti. Kecurigaan masyarakat juga tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah.
Karena itu, seluruh polemik anggaran harus diuji melalui dokumen, keterangan saksi, pendapat ahli, serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah.
Ada adagium Latin yang dikenal dalam tradisi hukum pembuktian: In criminalibus probationes debent esse luce clariores, yang bermakna bahwa dalam perkara pidana, pembuktian harus terang dan meyakinkan.
Prinsip ini menjadi sangat penting agar proses penegakan hukum tidak berubah menjadi penghakiman berdasarkan opini atau kepentingan politik.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh disalahartikan sebagai perlindungan bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.





