NODA HITAM DI GEDUNG RAKYAT: Polemik Rp25 Miliar APBD Jambi 2027, Integritas Wakil Rakyat Dipertanyakan

Oleh: Jamhuri – Direktur Eksekutif LSM Sembilan

TerkiniJambi

Pemeriksaan hendaknya tidak berhenti pada satu dokumen atau satu organisasi perangkat daerah. Seluruh rangkaian proses penganggaran perlu ditelusuri secara komprehensif.

Mulai dari Dinas PUTR Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), proses pembahasan Pra-Banggar, hingga Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.

Termasuk pula pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengusulkan, membahas, mengubah, memberikan persetujuan, dan menetapkan alokasi anggaran tersebut.

Pemeriksaan juga perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:

  • Bagaimana kronologi munculnya perbedaan alokasi anggaran Rp25 miliar?
  • Siapa yang mengusulkan perubahan dan apa dasar pertimbangannya?
  • Apakah perubahan tersebut tercatat dalam dokumen resmi dan melalui mekanisme yang sah?
  • Apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan telah menjalankan tugas sesuai ketentuan?
  • Apakah terdapat indikasi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah?
Baca Juga :  Bupati Muaro Jambi Bahas Penegasan Batas Wilayah dengan Kemendagri, Utamakan Kepastian untuk Warga

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Polda Jambi, khususnya fungsi reserse kriminal khusus, Kejaksaan, maupun KPK sesuai kewenangan masing-masing, dapat menindaklanjuti informasi dan laporan yang memenuhi persyaratan hukum.

Fungsi intelijen kepolisian dapat mendukung pengumpulan informasi sesuai tugas dan kewenangannya, tetapi penanganan perkara pidana harus dilaksanakan oleh fungsi penyidikan yang berwenang.

Baca Juga :  PENYAKIT MORAL WAKIL RAKYAT: KETIKA ETIKA KONSTITUSIONAL DIKALAHKAN OLEH SYAHWAT KEKUASAAN

Hal terpenting adalah jangan sampai proses pemeriksaan dipengaruhi kepentingan politik ataupun tekanan dari pihak mana pun.

Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan yang menyangkut uang rakyat.

Hukum harus memberikan kepastian, bukan sekadar ancaman

Dalam pemikiran Plato, hukum memiliki hubungan erat dengan pembentukan moral dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum bukan sekadar alat untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk menjaga keteraturan dan membangun perilaku yang baik.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025