JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar pertemuan untuk membahas penegasan batas wilayah administratif kedua daerah, Senin (18/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta, itu difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, hadir langsung didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono dan Kabag Pemerintahan M. Iqbal. Turut hadir Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni membahas kepastian batas wilayah antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di kawasan perbatasan.
Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan sekadar menyangkut garis administrasi di peta, namun juga berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kepastian administrasi masyarakat.
“Warga di perbatasan butuh kepastian. Mau urus KTP, sekolah anak, atau akses jalan, jangan sampai bingung masuk wilayah mana. Kami ingin semuanya jelas, tertib, dan tidak merugikan masyarakat,” kata Bupati Bambang.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur musyawarah demi menjaga hubungan baik antar daerah.
Menurutnya, penyelesaian batas wilayah secara tepat akan mendukung kelancaran pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi turut mendorong agar kedua pemerintah daerah dapat segera mencapai kesepakatan bersama.
Sementara itu, Kemendagri sebagai fasilitator berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas definitif wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
Kesepakatan batas wilayah ini diharapkan mampu mengakhiri persoalan administrasi yang selama ini dirasakan masyarakat perbatasan, sehingga pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya dapat berjalan lebih terarah dan optimal.
