PENYAKIT MORAL WAKIL RAKYAT: KETIKA ETIKA KONSTITUSIONAL DIKALAHKAN OLEH SYAHWAT KEKUASAAN

Oleh : Jamhuri ( Direktur Eksekutif LSM Sembilan Jambi )

TerkiniJambi
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027

Menelisik Dugaan Pergeseran Anggaran Rp25 Miliar dalam APBD Murni Provinsi Jambi Tahun 2027 melalui Perspektif Etika Demokrasi, Filsafat Hukum, dan Akuntabilitas Kekuasaan

Oleh: Jamhuri (Direktur Eksekutif LSM Sembilan Jambi)

Pendahuluan: Ketika Amanah Rakyat Berhadapan dengan Kepentingan Kekuasaan

Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 bukan sekadar persoalan perubahan pos belanja dalam dokumen keuangan daerah. Persoalan ini menyentuh dimensi yang jauh lebih fundamental, yakni integritas moral, etika penyelenggaraan pemerintahan, legitimasi demokrasi, serta tanggung jawab konstitusional para pemegang kekuasaan.

Baca Juga :  BGN Larang Dapur MBG Gunakan Barang Subsidi, Sudaryono: LPG 3 Kg, Minyakita dan Beras SPHP Tidak Boleh Dipakai

Berdasarkan informasi dan polemik yang berkembang di tengah masyarakat, anggaran yang sebelumnya disebut telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) diduga mengalami pergeseran. Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai proses pengambilan keputusan, dasar pertimbangan, kewenangan pihak yang terlibat, serta kesesuaiannya dengan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Apabila benar terjadi perubahan alokasi anggaran tanpa melalui prosedur, pertimbangan objektif, dan persetujuan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai dinamika administratif biasa.

Baca Juga :  Seleksi Dirut Tirta Mayang Dipersoalkan: DPRD Minta Proses Bersih, Publik Soroti Aspek Hukum dan AUPB

Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan semata-mata angka Rp25 miliar, melainkan prinsip dasar bahwa kekuasaan publik harus dijalankan berdasarkan hukum, etika, dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya siapa yang mengubah alokasi anggaran, melainkan atas dasar kewenangan apa perubahan itu dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang bagaimana?

Pergeseran Anggaran atau Pergeseran Integritas Moral?

Dalam perspektif etika pemerintahan, anggaran publik merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan negara, bukan komoditas politik yang dapat dipertukarkan berdasarkan kepentingan sesaat.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025