Ketiga, prinsip akuntabilitas, yaitu setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan wajib menjelaskan dasar tindakan dan konsekuensi kebijakan yang diambil.
Keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, yakni penggunaan anggaran harus menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kelima, prinsip keadilan dan kepatutan, yaitu alokasi anggaran tidak boleh diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik.
Keenam, prinsip integritas moral, yakni pejabat publik harus menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Badan Kehormatan DPRD dan Tanggung Jawab Moral Wakil Rakyat
Badan Kehormatan DPRD memiliki posisi penting dalam menjaga kehormatan dan martabat lembaga perwakilan rakyat.
Keberadaan lembaga tersebut tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur kelembagaan. Badan Kehormatan harus menjalankan fungsi pengawasan etik secara objektif, independen, dan tidak tunduk pada kepentingan politik internal.
Apabila terdapat laporan dan bukti awal mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD dalam proses penganggaran, Badan Kehormatan perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan tata cara yang berlaku.
Tujuannya bukan untuk membangun penghakiman politik terhadap individu tertentu, melainkan memastikan bahwa setiap anggota dewan menjalankan mandat rakyat dengan integritas dan tanggung jawab.
Hak imunitas anggota DPRD juga tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan mutlak terhadap hukum.
Perlindungan tersebut memiliki batas dan tidak menghapus pertanggungjawaban atas tindakan yang terbukti melanggar hukum di luar ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Kedudukan sebagai wakil rakyat justru menuntut standar moral dan akuntabilitas yang lebih tinggi, karena keputusan yang diambil dapat memengaruhi kehidupan masyarakat luas.
Hukum sebagai Instrumen Pemulihan Keadilan
Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak semestinya berhenti pada formalitas prosedural, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.





