PENYAKIT MORAL WAKIL RAKYAT: KETIKA ETIKA KONSTITUSIONAL DIKALAHKAN OLEH SYAHWAT KEKUASAAN

Oleh : Jamhuri ( Direktur Eksekutif LSM Sembilan Jambi )

TerkiniJambi
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027

Dengan demikian, apabila terdapat dugaan perilaku manipulatif, konflik kepentingan, pengabaian etika, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pergeseran anggaran, objek pemeriksaan yang semestinya dikedepankan adalah tindakan, proses pengambilan keputusan, motif yang dapat dibuktikan, dan pertanggungjawaban hukumnya.

Di sinilah Badan Kehormatan DPRD memiliki relevansi kelembagaan untuk menguji apakah perilaku anggota dewan telah menyimpang dari kode etik dan prinsip integritas jabatan.

Homo Homini Lupus: Ketika Wakil Rakyat Kehilangan Orientasi Pengabdian

Thomas Hobbes dikenal dengan adagium Homo Homini Lupus, yang secara umum dimaknai bahwa manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Baca Juga :  Skandal Miss Golf Thailand: Pemerasan terhadap Biksu Menguak Fakta Baru

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan, adagium tersebut dapat menjadi refleksi kritis ketika seseorang yang memperoleh mandat untuk melindungi kepentingan masyarakat justru diduga menggunakan kewenangannya dengan cara yang merugikan masyarakat.

Wakil rakyat pada hakikatnya bukan penguasa yang memiliki hak untuk memperlakukan anggaran publik sebagai instrumen kepentingan pribadi atau kelompok.

Jabatan perwakilan merupakan kontrak moral dan politik antara rakyat dengan orang-orang yang diberikan mandat untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Kedudukan tersebut mengandung tanggung jawab untuk mendengar, memahami, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila menempatkan musyawarah dan kebijaksanaan sebagai fondasi pengambilan keputusan.

Baca Juga :  Harga Sawit Jambi Naik Periode 3 - 9 April 2026, TBS Tembus Rp3.902 per Kg

Musyawarah bukan sekadar prosedur formal untuk menghasilkan persetujuan mayoritas. Di dalamnya terdapat kewajiban moral untuk mempertimbangkan kepentingan bersama, menghormati kesepakatan, serta menghindari dominasi kepentingan pribadi dan kelompok.

Apabila dugaan pengalihan alokasi anggaran dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka persoalannya bukan hanya pelanggaran etika administratif, tetapi juga berpotensi mencederai substansi demokrasi perwakilan.

APBD Bukan Milik Penguasa: Perspektif Negara Hukum dan Konstitusi

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025