PENYAKIT MORAL WAKIL RAKYAT: KETIKA ETIKA KONSTITUSIONAL DIKALAHKAN OLEH SYAHWAT KEKUASAAN

Oleh : Jamhuri ( Direktur Eksekutif LSM Sembilan Jambi )

TerkiniJambi
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027

Hukum harus bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya manusia dikorbankan demi kepentingan kekuasaan yang berlindung di balik prosedur formal.

Prinsip klasik Lex semper dabit remedium mengandung gagasan bahwa hukum menyediakan jalan pemulihan ketika hak dan kepentingan seseorang atau masyarakat mengalami pelanggaran.

Dalam konteks dugaan polemik anggaran ini, hukum harus menjadi instrumen untuk menguji kebenaran, memulihkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

Pemikiran filosofis Plato mengenai keadilan juga memberikan landasan refleksi bahwa ketidakteraturan dalam kehidupan bernegara tidak dapat dilepaskan dari persoalan moral dan tata nilai manusia yang menjalankan kekuasaan.

Baca Juga :  MENYIBAK TOPENG-TOPENG TANPA MUKA

Karena itu, sanksi hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan efek korektif, mencegah pengulangan, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Membawa Polemik ke Jalur Hukum: Menguji Fakta, Bukan Sekadar Membangun Tuduhan

Berdasarkan perkembangan polemik yang menjadi perhatian masyarakat, persoalan dugaan pergeseran anggaran Rp25 miliar dalam APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 perlu memperoleh penjelasan secara terbuka dan dapat diuji secara hukum.

Apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan kepada lembaga yang berwenang.

Baca Juga :  Suliyanti Resmi Diseret ke Pengadilan: Berkas Kasus Suap RAPBD Jambi 2017 Dilimpahkan, Jadwal Sidang Segera Ditentukan

Langkah hukum yang ditempuh bukan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penganggaran berlangsung sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kami berpandangan bahwa kehormatan DPRD Provinsi Jambi tidak akan terjaga dengan cara menutupi persoalan, menghindari kritik, atau membungkam pertanyaan masyarakat.

Sebaliknya, kehormatan lembaga perwakilan justru akan semakin kuat apabila setiap dugaan penyimpangan diperiksa secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025