JAKARTA, – Perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, meyakini aparat intelijen dan penegak hukum telah mengantongi petunjuk mengenai pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut.
Andi menilai, salah satu petunjuk penting dalam mengungkap jaringan dugaan penyadapan tersebut berada pada pola distribusi dokumen hasil sadapan. Menurutnya, dokumen yang berasal dari hasil penyadapan dikirim secara fisik menggunakan jasa kurir dari Jakarta menuju sejumlah kota lain.
Dalam keterangannya, Andi membeberkan bahwa operasi tersebut diduga sengaja menghindari penggunaan aplikasi pesan terenkripsi maupun komunikasi digital untuk meminimalkan jejak elektronik.
Data yang disebut berasal dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diduga diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak menjadi dokumen fisik atau print out.
Menurut Andi, pola pemindahan data secara manual tersebut berkaitan dengan sistem LIMS yang memiliki kemampuan merekam aktivitas atau log pada server.
“Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar,” ujar Andi kepada Afu.id, Selasa (17/11/2026).
Andi Widjajanto Kaitkan Dugaan Penyadapan dengan Deep State
Lebih jauh, Andi menilai dugaan penyadapan di lingkungan Istana tersebut berkaitan dengan praktik deep state atau negara dalam negara.
Mantan Sekretaris Kabinet itu menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) tidak memiliki kewenangan maupun perangkat untuk melakukan penyadapan. Ia menduga infrastruktur intelijen yang digunakan dalam kasus tersebut berasal dari fasilitas yang sebelumnya berada dalam lingkup kewenangan Listyo Sigit saat menjabat sebagai Kapolri.
“Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya,” jelas Andi.





