Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam proses perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan APBD, harus memiliki dasar kewenangan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam konteks keuangan daerah, prinsip tersebut harus dibaca bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Dengan demikian, anggaran daerah bukanlah uang milik kepala daerah, DPRD, ataupun kelompok politik tertentu. Anggaran merupakan sumber daya publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam kerangka negara kesejahteraan atau welfare state, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara kekuasaan atau Machtstaat, ketika kehendak pemegang jabatan ditempatkan lebih tinggi daripada hukum.
Menguji Dugaan Pelanggaran Etika Penganggaran
Dugaan pergeseran anggaran Rp25 miliar tersebut semestinya diuji melalui sejumlah prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pertama, prinsip legalitas, yaitu setiap perubahan alokasi anggaran harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Kedua, prinsip transparansi, yakni proses perubahan anggaran harus memiliki penjelasan, dasar pertimbangan, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.





