PENYAKIT MORAL WAKIL RAKYAT: KETIKA ETIKA KONSTITUSIONAL DIKALAHKAN OLEH SYAHWAT KEKUASAAN

Oleh : Jamhuri ( Direktur Eksekutif LSM Sembilan Jambi )

TerkiniJambi
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027
Gambar Ilustratif Polemik dugaan pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar dalam pembahasan APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027

Oleh karena itu, dugaan perubahan alokasi anggaran yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati harus diuji melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatutan, serta kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Hakikat persoalan ini sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada bergesernya angka dalam dokumen APBD, melainkan pada kemungkinan bergesernya orientasi moral para pengambil keputusan.

Ketika kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan kelompok atau individu, maka yang mengalami kemunduran bukan hanya kualitas kebijakan anggaran, tetapi juga integritas institusi perwakilan rakyat.

Dalam keadaan demikian, istilah penyakit moral menjadi relevan sebagai kritik etik terhadap perilaku kekuasaan yang kehilangan orientasi pengabdian kepada masyarakat.

Baca Juga :  LSM Sembilan Ajukan RDP ke DPRD Kota Jambi Bahas Perizinan dan Aset Daerah

Penyakit moral dalam konteks ini bukan diagnosis medis atau psikiatris, melainkan gambaran mengenai perilaku penyelenggara negara yang diduga mengabaikan kejujuran, tanggung jawab, empati sosial, dan kepatutan dalam menjalankan amanah publik.

Psikologi Politik dan Fenomena Dark Triad dalam Perilaku Kekuasaan

Dalam kajian psikologi kepribadian, terdapat konsep yang dikenal dengan istilah Dark Triad, yaitu tiga karakteristik kepribadian yang meliputi narsisme, psikopati, dan Machiavellianisme.

Machiavellianisme menggambarkan kecenderungan perilaku manipulatif, penuh perhitungan, dan berorientasi pada keuntungan pribadi. Narsisme berkaitan dengan kebutuhan pengakuan berlebihan serta kecenderungan menempatkan kepentingan diri sebagai pusat perhatian. Sementara itu, psikopati dalam kajian kepribadian berkaitan dengan rendahnya empati dan kecenderungan mengabaikan konsekuensi perilaku terhadap orang lain.

Baca Juga :  Harta Wahyudin Moridu di LHKPN Minus, KPK Siap Periksa Laporan

Konsep tersebut dapat digunakan sebagai perspektif akademis untuk memahami risiko perilaku manipulatif dan penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkungan politik.

Namun, penerapannya terhadap individu tertentu tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perbedaan pendapat, keputusan politik, atau polemik anggaran. Diagnosis gangguan kepribadian merupakan ranah profesional kesehatan jiwa dan membutuhkan pemeriksaan yang memadai.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025