JAKARTA,– Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini menargetkan pemilihan Wakil Presiden pengganti dapat diselesaikan sebelum 5 Desember 2026.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan sapaan Bambang Pacul mengungkapkan, jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru direncanakan berlangsung pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026.
Menurut Bambang, rentang waktu tersebut merupakan hasil pembicaraan antara pimpinan MPR dengan Presiden Prabowo Subianto. Penjadwalan juga mempertimbangkan agenda Presiden yang direncanakan hadir dalam sidang paripurna tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bambang kepada wartawan pada Kamis (12/11/2026), sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Prabowo Memegang Kewenangan Mengusulkan Dua Kandidat
Salah satu aspek penting dalam proses pergantian Wakil Presiden adalah kewenangan Presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR.
Bambang Wuryanto menegaskan bahwa penentuan kandidat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa adanya usulan dua nama dari Presiden, MPR tidak dapat melaksanakan pemilihan.
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua figur yang akan diajukan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Hingga informasi ini disampaikan, belum ada nama resmi calon Wakil Presiden pengganti Gibran yang diumumkan dalam bahan pemberitaan tersebut.
MPR Siapkan Rapat Gabungan dan Tim Verifikasi
Sebagai tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026).
Rapat tersebut diagendakan membahas jadwal sidang paripurna sekaligus pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden.
Langkah verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kandidat memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum proses pemilihan dilaksanakan dalam sidang paripurna MPR.
