JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar pada dua kementerian. KPK menyatakan akan mencermati apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya perlu menelaah substansi temuan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam, sebagaimana diberitakan Kompas.tv, Rabu (11/11/2026).
Menurut Budi, KPK juga akan mempertimbangkan apakah perkara tersebut masuk dalam lingkup kewenangan penanganan lembaga antirasuah.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan
Sorotan terhadap belanja jasa influencer tersebut bermula dari temuan ICW yang dipublikasikan pada Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data realisasi pengadaan pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ICW mengidentifikasi delapan paket pengadaan dengan total nilai Rp14.696.955.002.
Paket tersebut terdiri atas lima pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang 2025–2026.
Temuan itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan pengadaan, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga, hingga potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, nilai kontrak atau realisasi pengadaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan maupun kerugian keuangan negara.
KPK Minta Kementerian Evaluasi Pengadaan
Terkait dugaan konflik kepentingan, Budi meminta kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pekerjaan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” ujarnya.
