SENGETI ,– Rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar kepada PT Muaro Jambi Unggul (MJU) dalam Ranperda APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan dalam pembahasan anggaran di DPRD.
Penolakan Fraksi Partai NasDem terhadap alokasi tersebut memunculkan perdebatan mengenai urgensi, manfaat, serta prioritas penggunaan anggaran daerah. Terlebih, kondisi fiskal Kabupaten Muaro Jambi sedang menghadapi tekanan akibat penurunan pendapatan sekitar Rp173,52 miliar.
Sikap NasDem tersebut menjadi perhatian karena pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan bahwa kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan pada 2027 mengalami keterbatasan.
Sementara itu, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan setiap fraksi memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik dalam proses pembahasan anggaran.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan bahwa keputusan mengenai penyertaan modal belum final dan masih harus melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Ketika Anggaran Menyusut, Prioritas Belanja Dipertanyakan
Dalam penyampaian nota keuangan Ranperda APBD 2027, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menjelaskan proyeksi pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari sekitar Rp1,371 triliun menjadi Rp1,197 triliun.
Penurunan tersebut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan pelayanan publik.
Di tengah kondisi tersebut, alokasi penyertaan modal Rp1 miliar untuk PT MJU menjadi salah satu komponen yang patut dikaji secara mendalam.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai besar kecilnya nilai penyertaan modal, melainkan apakah kebijakan tersebut sudah didasarkan pada kebutuhan bisnis yang jelas, kondisi perusahaan yang sehat, serta proyeksi manfaat ekonomi bagi daerah.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka tujuan penambahan modal, rencana penggunaan dana, target kinerja perusahaan, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
NasDem Menolak, Aidi Hatta Tegaskan Pembahasan Belum Final
Penolakan Fraksi NasDem menunjukkan bahwa rencana penyertaan modal tersebut belum sepenuhnya memperoleh dukungan politik di DPRD.
