Selain itu, mekanisme pengusulan dua kandidat juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk batas waktu penyampaian dokumen pencalonan.
Konstitusi Mengatur Batas Waktu 60 Hari
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan memiliki landasan konstitusional yang jelas.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat dalam waktu 60 hari.
Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, Presiden diwajibkan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.
Selanjutnya, MPR akan memilih satu dari dua kandidat tersebut melalui sidang paripurna.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali.
Jika hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua kandidat tersebut.
Tenggat Januari 2027, MPR Ingin Proses Lebih Cepat
Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan waktu pengunduran diri Gibran, batas penyelesaian proses pengisian jabatan Wakil Presiden disebut jatuh pada Januari 2027.
Ia menyampaikan bahwa selambat-lambatnya pada 10 Januari 2027 Indonesia sudah memiliki Wakil Presiden definitif.
Namun, MPR bersama Presiden menginginkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih awal, yakni sebelum 5 Desember 2026.
Percepatan ini membuat rentang waktu 23 November hingga 4 Desember menjadi periode penting bagi proses politik dan ketatanegaraan di tingkat nasional.
Kini, publik menunggu keputusan Presiden Prabowo mengenai dua nama yang akan diusulkan kepada MPR. Keputusan tersebut akan menjadi tahapan penentu sebelum lembaga negara itu menetapkan Wakil Presiden baru melalui mekanisme konstitusional.
