Putusan MA soal Suket Ijazah Gibran Final, Yusril: Tidak Ada Lagi Jalur Hukum yang Dapat Ditempuh

TerkiniJambi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendr
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendr

JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tidak tersedia lagi langkah hukum yang dapat ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menggugat atau membuktikan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah setara SMA melalui perkara yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyusul putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terkait penerbitan Suket penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Sementara putusan MA juga telah final karena tidak ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali (PK).

Baca Juga :  Dari Palu Hakim ke Palu Etik: Skandal Perselingkuhan Berujung Pemecatan Hakim PN Batam

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-diapa lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril, sebagaimana dikutip Kompas.com.

Gibran Bukan Pihak dalam Perkara

Yusril menjelaskan, Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA. Karena itu, ia tidak memiliki kedudukan sebagai pihak untuk mengajukan banding maupun PK dalam perkara tersebut.

Baca Juga :  Tunjangan DPR Dialihkan ke Insentif Guru Honorer dan PIP TK, Mendikdasmen Pastikan Kenaikan Mulai 2026

Pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan ijazah pada 2019.

Yusril menyebut kementerian tersebut juga belum mengajukan PK dan diperkirakan akan segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.

MA Perintahkan Pencabutan Suket

Dalam amar putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden. Pelaksanaannya kini menjadi perhatian, terutama terkait tindak lanjut kementerian sebagai pihak yang diperintahkan oleh pengadilan.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025