Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari analisis Andi mengenai dugaan penggunaan infrastruktur intelijen di luar kewenangan yang semestinya. Namun, dugaan keterlibatan maupun alur penggunaan perangkat tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.
Penanganan Kasus Disebut Mengalami Deeskalasi
Di sisi lain, Andi menilai penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut saat ini memasuki tahap deeskalasi atau penurunan eskalasi.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang disebut menghentikan penyidikan pada level Listyo Sigit sebagai penerima akhir tunggal.
Menurut Andi, perlambatan penanganan perkara bukan berarti aparat penegak hukum tidak mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama. Ia justru menilai terdapat pertimbangan politik dan ekonomi nasional yang menjadi alasan pemerintah mengambil langkah tersebut.
Andi menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan stabilitas nasional menjelang agenda politik penting dalam waktu dekat.
“Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan,” tegas Andi.
Pernyataan Andi tersebut menempatkan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo bukan hanya sebagai persoalan teknis keamanan dan intelijen, tetapi juga sebagai isu yang berpotensi memiliki konsekuensi terhadap stabilitas politik nasional.
Meski demikian, sejumlah klaim mengenai pihak yang terlibat, penggunaan infrastruktur penyadapan, serta alasan penanganan perkara yang disebut mengalami deeskalasi masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi pihak-pihak terkait dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor Tim Redaksi @terkinijambi.com





