Melalui surat edaran ini, KPK berharap pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan SPMB.
Dengan demikian, layanan pendidikan di Indonesia dapat berlangsung secara bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Editor Tim Redaksi @terkinijambi.com. Sumber kpk.go.id
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen harus tetap dapat digunakan…
Editor Tim Redaksi @terkinijambi.com
Dengan dilantiknya Sudaryono sebagai Kepala BGN, jabatan Wakil Menteri Pertanian untuk sementara menjadi kosong hingga…
JAKARTA, – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, resmi mengundurkan diri dari jabatannya….
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
