SENGETI,– Tekanan keuangan daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun anggaran 2026 tidak hanya terlihat dari penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari tidak adanya alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) yang sebelumnya menjadi salah satu sumber tambahan pendanaan daerah.,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Muhammad Farhan, S.AB., MM., mengungkapkan bahwa alokasi penggunaan dana insentif fiskal untuk tahun anggaran 2026 tercatat masih kosong.
Kondisi tersebut, menurut Farhan, berkaitan dengan kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Farhan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (13/2/2026).
Tahun 2025 Muaro Jambi Terima Rp7,34 Miliar
Tidak adanya alokasi dana insentif fiskal pada 2026 berbanding terbalik dengan capaian tahun sebelumnya.
Pada 2025, Kabupaten Muaro Jambi memperoleh dana insentif sebesar Rp7.345.234.000.
Dana tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi.
Pemberian insentif fiskal merupakan salah satu instrumen pemerintah pusat untuk mendorong daerah meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, serta indikator pembangunan yang menjadi prioritas nasional.
Dengan tidak tercantumnya alokasi pada 2026, pemerintah daerah kehilangan salah satu potensi tambahan dukungan fiskal yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang program pembangunan.
Perjalanan Dinas Diminta Lebih Terukur
Menghadapi keterbatasan anggaran, BPKAD Muaro Jambi menekankan pentingnya efisiensi belanja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas.
Farhan menegaskan bahwa setiap perjalanan dinas harus memiliki hasil kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap perjalanan dinas harus mempunyai hasil kerja yang nyata dan terukur sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,” tegas Farhan.
