SENGETI, – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026), menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian hingga kepala desa.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 bukan sekadar agenda rutin tahunan pemerintahan. Di dalamnya terdapat keputusan strategis mengenai bagaimana uang publik dialokasikan, program pembangunan diprioritaskan, serta kebutuhan masyarakat dijawab melalui kebijakan anggaran.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, tantangan pemerintah bersama DPRD semakin besar. Setiap program dan kegiatan harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan masing-masing perangkat daerah.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Harus Menjadi Prioritas
Sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian serius di Kabupaten Muaro Jambi. Infrastruktur jalan dan jembatan, pemerataan pembangunan desa, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat merupakan sektor yang membutuhkan keberpihakan anggaran.
Masyarakat membutuhkan pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung. Jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah dengan sarana pendukung yang baik, serta terbukanya peluang ekonomi harus menjadi ukuran keberhasilan kebijakan APBD.
Karena itu, penyusunan anggaran 2027 perlu memastikan bahwa belanja daerah tidak hanya terserap dalam kegiatan administratif dan operasional birokrasi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Jangan Hanya Menjadi Lembaga Pengesah Anggaran
Dalam proses pembahasan APBD, DPRD memiliki tanggung jawab penting melalui fungsi anggaran dan pengawasan.
Ketua DPRD Aidi Hatta bersama seluruh anggota dewan diharapkan mampu memastikan setiap usulan program OPD memiliki urgensi, sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
