SENGETI ,– Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghadapi tantangan serius dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyesuaian transfer dari pemerintah pusat menyebabkan proyeksi pendapatan daerah turun sekitar Rp173,52 miliar, sehingga pemerintah harus menghitung ulang kemampuan pembiayaan pembangunan.
Persoalan tersebut disampaikan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), saat menyampaikan Ranperda APBD 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, dihadiri unsur Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa.
Dalam penyampaiannya, Bupati menjelaskan bahwa sebelum penyesuaian, proyeksi pendapatan daerah berada di kisaran Rp1,371 triliun. Setelah adanya informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, angkanya berubah menjadi sekitar Rp1,197 triliun.
Kondisi tersebut tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
BBS mengakui pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Namun, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.
PT SMI Dilirik, Tetapi Risiko Pembiayaan Harus Diperhitungkan
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Muaro Jambi mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun sumber pembiayaan lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.
Skema tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga fasilitas pelayanan publik.
Bupati berharap pembangunan infrastruktur tidak harus tertunda terlalu lama hanya karena keterbatasan kemampuan APBD.
Meski demikian, rencana pembiayaan alternatif perlu dibahas secara cermat. Pembiayaan melalui pinjaman atau skema pendanaan lainnya bukanlah tambahan anggaran tanpa konsekuensi.
