Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah pemborosan, tumpang tindih kegiatan, serta pengalokasian anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Transparansi pembahasan menjadi bagian penting agar publik dapat mengetahui arah kebijakan belanja daerah dan alasan di balik penentuan prioritas pembangunan.
APBD 2027 Harus Terukur dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama DPRD perlu memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki tujuan yang jelas dan dapat dievaluasi.
Besarnya anggaran yang disahkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, pemerataan pembangunan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting.
Paripurna Ranperda APBD 2027 menjadi kesempatan bagi eksekutif dan legislatif untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu dokumen APBD disahkan. Mereka menantikan perubahan nyata dari kebijakan yang telah dirumuskan.
APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan. Itu adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Redaksi terkinijambi.com
