Di sisi lain, Aidi Hatta menegaskan bahwa setiap fraksi memiliki ruang dan hak untuk menyampaikan sikap dalam pembahasan Ranperda APBD.
Dengan demikian, alokasi penyertaan modal tersebut masih menjadi bagian dari proses pembahasan dan belum dapat dianggap sebagai keputusan akhir.
Sikap kritis fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan legislatif. Perbedaan pandangan seharusnya menjadi ruang untuk menguji kelayakan setiap kebijakan sebelum anggaran ditetapkan.
Publik Berhak Mengetahui Dasar Penyertaan Modal
Dalam tata kelola keuangan daerah, penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah perlu didukung dasar hukum, kajian kelayakan, serta tujuan investasi yang terukur.
Karena itu, publik patut memperoleh penjelasan mengenai sejumlah hal:
- Bagaimana kondisi keuangan dan kinerja PT MJU saat ini?
- Apa alasan pemerintah daerah kembali mengalokasikan penyertaan modal?
- Untuk kebutuhan usaha apa dana Rp1 miliar tersebut akan digunakan?
- Apakah terdapat target keuntungan, dividen, atau manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah?
- Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan modal tersebut?
Pertanyaan tersebut penting agar penyertaan modal tidak hanya menjadi rutinitas pengalokasian anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi daerah.
Apalagi, setiap rupiah dalam APBD berasal dari sumber keuangan publik yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Ujian Keberpihakan APBD 2027
Pembahasan APBD Muaro Jambi 2027 kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, belanja pemerintahan, dan investasi daerah.
Pemerintah daerah tentu membutuhkan BUMD yang sehat dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, dukungan permodalan harus didasarkan pada kinerja, prospek usaha, dan perhitungan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD juga dituntut tidak sekadar menyetujui angka-angka dalam dokumen anggaran, melainkan memastikan setiap alokasi memiliki alasan dan tujuan yang jelas.
