JAKARTA, – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembentukan dua badan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola aset hasil perampasan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
Menurut Habiburokhman, Badan Pengelola Perampasan Aset perlu dipisahkan dari aparat penegak hukum. Pemisahan tersebut dinilai penting untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses pengelolaan aset yang telah dirampas berdasarkan ketentuan hukum.
“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, pemisahan fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset juga diterapkan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Badan Pengawas untuk Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Selain badan pengelola, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Habiburokhman menyebut keberadaan lembaga pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Ia berharap mekanisme pengawasan dapat memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan pihak-pihak di luar kekuasaan.
Selain itu, pengawasan juga diperlukan agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun pemerasan.
“Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tuturnya.





