Dengan demikian, keberadaan dua lembaga baru tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem perampasan aset yang tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan.
DPR Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan tingkat I di Komisi III DPR RI pada Rabu (18/11/2026).
Dalam proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Habiburokhman menjelaskan, dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM bersifat substansi, dan 44 DIM dihapus.
Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting dalam penguatan instrumen hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Namun, efektivitas penerapannya tetap akan sangat bergantung pada kejelasan aturan pelaksanaan, independensi lembaga pengawas, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan.
Publik kini perlu mengawal bagaimana kedua badan tersebut dibentuk dan menjalankan tugasnya. Sebab, kewenangan besar dalam perampasan aset harus berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Redaksi | terkinijambi.com





