APBD Muaro Jambi Turun Rp173,52 Miliar, Aidi Hatta Bicara Skala Prioritas, NasDem Tolak Modal PT MJU

TerkiniJambi
Gambar Rapat Utama Paripurna DPRD Muaro Jambi di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti
Gambar Rapat Utama Paripurna DPRD Muaro Jambi di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti

SENGETI ,– Penurunan kemampuan fiskal Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp173,52 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 mulai memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan belanja daerah. Di tengah tuntutan efisiensi dan prioritas pembangunan, rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar kepada PT Muaro Jambi Unggul (MJU) justru menuai penolakan Fraksi Partai NasDem di DPRD.

Situasi ini menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), dalam rapat paripurna DPRD, Senin (9/11/2026), mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan dari sekitar Rp1,371 triliun menjadi Rp1,197 triliun setelah adanya penyesuaian alokasi transfer pemerintah pusat.

Baca Juga :  Bupati Muaro Jambi Buka Gebyar Ramadan 2026, Hadirkan Pasar Murah dan Layanan Publik Terpadu

Penurunan tersebut membawa konsekuensi terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan.

BBS mengakui pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan dengan kondisi fiskal yang terbatas. Namun, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.

Aidi Hatta: Pembangunan Harus Mengikuti Skala Prioritas

Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, turut menyoroti kondisi penurunan anggaran tersebut.

Usai mengikuti rapat paripurna, Aidi menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus realistis dalam menentukan program pembangunan. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak berarti pelayanan kepada masyarakat boleh terhenti.

Baca Juga :  BK DPRD Muaro Jambi Kunker ke DPRD Riau, Dalami Mekanisme Kerja Panja

“Namun, apa pun kondisinya, kita sebagai pemerintah daerah harus siap untuk tetap melayani masyarakat,” tegas Aidi.

Ia menekankan bahwa pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Tidak semua program dapat dipaksakan berjalan apabila tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah.

Aidi juga memastikan DPRD akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah agar kebijakan anggaran dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025