Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Saran Tempuh Jalur Hukum

TerkiniJambi
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Saat Kampanye politik
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Saat Kampanye politik

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA yang kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Agung (MA).

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).

Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mundur karena tidak ingin dinamika politik yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terus menjadi polemik berkepanjangan.

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan pengumuman pengunduran diri secara resmi. Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran.

Baca Juga :  Sidang Umum PBB, Prabowo Kenang Kelamnya Penjajahan: Kami Dipersekusi Lebih Rendah dari Anjing

Dalam pertemuan itu, Presiden justru memberikan sejumlah saran. Salah satunya agar Gibran tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya.

Gibran Ingin Membuktikan Dokumen Pendidikan

Usai pertemuan, Gibran menyatakan menghormati kritik dan aspirasi masyarakat. Ia mengaku tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Gibran juga mengungkapkan saran Prabowo agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui proses hukum.

“Salah satu saran Beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.

Baca Juga :  Peringatan Dini: Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir Berlaku hingga 20 September 2025

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut putusan MA telah final.

Yusril menjelaskan Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Karena itu, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan tersebut.

Putusan MA Perintahkan Pencabutan Suket

Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi pemohon dan memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran yang diterbitkan pada 2019.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025