Jambi — Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, menghadiri undangan Coffee Morning bersama Wakil Menteri RI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, didampingi Gubernur Jambi Dr. Al Haris, serta para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi. Agenda berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (21/8/2025).
Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi pusat–daerah dalam peningkatan layanan masyarakat, khususnya program keluarga, kependudukan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Muaro Jambi dan wilayah Jambi secara umum.
Fokus Sinergi Layanan Publik dan SDM
Wabup Junaidi menekankan bahwa pemerintah kabupaten membuka ruang kolaborasi agar program prioritas dapat tepat sasaran. “Pertemuan ini menjadi momentum menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, terutama layanan keluarga dan percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi kehadiran Wamen BKKBN di Jambi dan memaparkan program yang tengah berjalan di provinsi, antara lain makan bergizi gratis bagi pelajar dan inisiatif Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan.
Prioritas: Cegah Stunting dan Peran Ayah
Wakil Menteri BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan komitmen BKKBN mendukung visi Presiden dalam pembangunan keluarga Indonesia. Ia menyoroti pentingnya pencegahan stunting dan penguatan peran ayah dalam pengasuhan.
“BKKBN mendorong program prioritas, termasuk gerakan pencegahan stunting secara holistik agar target kualitas SDM tercapai,” kata Ratu Ayu.
Ia turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jambi yang telah merampungkan Perda Grand Desain Pembangunan Kependudukan sebagai payung kebijakan untuk mengintegrasikan program lintas sektor.
Langkah Lanjutan
- Penguatan koordinasi lintas OPD untuk layanan keluarga dan kesehatan ibu–anak.
- Pemetaan intervensi stunting berbasis data desa/kelurahan.
- Pengarusutamaan peran ayah dan edukasi gizi dalam program keluarga.
- Sinkronisasi program provinsi–kabupaten untuk memperluas jangkauan manfaat.
