“Penyertaan modal jangan dipaksakan ketika kewajiban finansial BUMD kepada pihak lain masih belum diselesaikan. Uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” demikian substansi penegasan sikap Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem pun menegaskan tidak sepatutnya alokasi penyertaan modal Rp1 miliar tersebut dibebankan kepada APBD sebelum seluruh kewajiban kepada PT Pertamina EP diselesaikan hingga tuntas.
Sikap NasDem ini menjadi catatan penting dalam pembahasan APBD 2027. Sebab, penyertaan modal kepada BUMD semestinya didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan, kemampuan pengelolaan, prospek usaha, serta kejelasan tanggung jawab atas kewajiban yang masih berjalan.
Kini pertanyaannya, apakah pemerintah daerah akan tetap memaksakan penyertaan modal Rp1 miliar tersebut, atau terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kewajiban PD Muaro Jambi yang nilainya mencapai USD 5,6 juta?
Bagi Fraksi NasDem, kepentingan rakyat dan pertanggungjawaban penggunaan APBD harus ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya.
