JAKARTA, – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak serius. Pengungkapan Bareskrim Polri mengenai keterlibatan empat perwira tinggi kepolisian membuka persoalan besar terkait keamanan negara, penyalahgunaan kewenangan, serta kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik operasi penyadapan tersebut.
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, figur media, aktivis organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, EH, dan SU. Salah satu nama yang menjadi perhatian publik adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sistem penyadapan diduga disalahgunakan
Persoalan ini semakin serius karena penyidik mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa memenuhi prosedur hukum.
Menurut keterangan Bareskrim, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem tanpa verifikasi dan tanpa dilengkapi permohonan penyidik maupun laporan polisi yang menjadi dasar penegakan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena perangkat dan sistem yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga disalahgunakan.
Siapa pemberi perintah dan apa motifnya?
Pertanyaan terbesar dalam perkara ini bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi siapa yang memberikan perintah dan untuk kepentingan apa kegiatan tersebut dilakukan.
Pada 7 November 2026, Kabareskrim Polri menyatakan bahwa penyidik akan menelusuri seluruh kemungkinan, termasuk pihak yang diduga memberikan instruksi.
Artinya, pengusutan perkara tidak semestinya berhenti pada orang-orang yang menjalankan atau memberikan persetujuan teknis. Rantai pengambilan keputusan juga perlu diungkap berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.
