Proses pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana. Sementara itu, pihak yang mengajukan keberatan wajib membuktikan kepemilikan yang sah atau bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana.
Jika keberatan terbukti, pengadilan dapat menolak permohonan perampasan dan memerintahkan pengembalian aset kepada pihak yang berhak, termasuk kemungkinan pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan.
Ketentuan ini menjadi penting agar pemberantasan korupsi tidak justru mengorbankan hak masyarakat yang memperoleh kekayaan secara sah dan beriktikad baik.
Dua badan khusus untuk mencegah konflik kepentingan
Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pembentukan dua badan khusus.
Pertama, badan yang bertugas melaksanakan pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Kedua, badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset.
Pemisahan fungsi tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan. Aparat yang melakukan penegakan hukum tidak sekaligus menjadi pihak yang mengelola aset hasil perampasan.
Pengelolaan aset mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian kepada pihak yang berhak.
Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam pengelolaan tersebut.
Tidak berlaku surut, masyarakat perlu memahami Pasal 72 dan 74
Di balik kewenangan baru negara, terdapat dua ketentuan yang tidak boleh diabaikan.
Pasal 72 naskah final mengatur bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan.
Dengan demikian, undang-undang ini tidak otomatis dapat digunakan untuk menjerat seluruh perkara korupsi yang terjadi sebelum pemberlakuannya.
Sementara itu, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.





