DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Hasil Korupsi Bisa Disita Tanpa Menunggu Vonis, Ini Batasannya

TerkiniJambi
Gambar Ilustrasi Kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum. Negara tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperkuat upaya mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Gambar Ilustrasi Kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan penting dalam pendekatan penegakan hukum. Negara tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperkuat upaya mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Ketentuan tersebut berarti pengesahan oleh DPR belum serta-merta membuat seluruh mekanisme perampasan aset dapat langsung dijalankan.

Pemerintah masih memiliki pekerjaan penting untuk menyelesaikan pembentukan kelembagaan dan peraturan pelaksanaannya.

Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan

Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari pengesahannya di ruang sidang DPR.

Baca Juga :  RDPU Komisi III DPR RI Memanas, Kasus Amsal Sitepu Disorot: Kajari Karo Minta Maaf, Isu Intervensi Mencuat

Publik perlu memastikan bahwa kewenangan perampasan aset benar-benar digunakan untuk memulihkan kerugian negara, mengembalikan hak korban, dan menghilangkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana.

Di sisi lain, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian serius.

Jangan sampai instrumen yang dibentuk untuk memberantas korupsi justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan baru.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset bukan sekadar berapa banyak harta yang berhasil disita negara, melainkan seberapa besar kekayaan hasil kejahatan dapat dipulihkan secara sah, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga :  Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar terkait Penyadapan Presiden, Sejumlah Ahli Turut Dilibatkan

Pemberantasan korupsi harus membuat pelaku kehilangan keuntungan dari kejahatannya, bukan membuat masyarakat kehilangan hak atas kekayaan yang diperoleh secara sah.

 

 

Editor Redaksi Oleh Tim @terkinijambi.com

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025