Ketentuan tersebut berarti pengesahan oleh DPR belum serta-merta membuat seluruh mekanisme perampasan aset dapat langsung dijalankan.
Pemerintah masih memiliki pekerjaan penting untuk menyelesaikan pembentukan kelembagaan dan peraturan pelaksanaannya.
Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan
Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari pengesahannya di ruang sidang DPR.
Publik perlu memastikan bahwa kewenangan perampasan aset benar-benar digunakan untuk memulihkan kerugian negara, mengembalikan hak korban, dan menghilangkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana.
Di sisi lain, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai instrumen yang dibentuk untuk memberantas korupsi justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan baru.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset bukan sekadar berapa banyak harta yang berhasil disita negara, melainkan seberapa besar kekayaan hasil kejahatan dapat dipulihkan secara sah, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemberantasan korupsi harus membuat pelaku kehilangan keuntungan dari kejahatannya, bukan membuat masyarakat kehilangan hak atas kekayaan yang diperoleh secara sah.
Editor Redaksi Oleh Tim @terkinijambi.com





