Dengan demikian, keputusan akhir mengenai perampasan aset tetap berada di tangan hakim.
Bukan hanya koruptor, sejumlah kejahatan lain juga masuk sasaran
Ruang lingkup pengaturan tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi.
Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam cakupan undang-undang, antara lain:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Perdagangan orang.
- Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Perluasan tersebut memperlihatkan bahwa negara ingin memperkuat upaya memutus keuntungan ekonomi yang diperoleh dari berbagai bentuk kejahatan.
Harta yang sudah dialihkan tetap bisa ditelusuri
Salah satu persoalan dalam pemberantasan korupsi adalah upaya menyamarkan hasil kejahatan melalui pemindahan kepemilikan atau perubahan bentuk kekayaan.
Dalam pengaturan perampasan aset, objek yang dapat dirampas mencakup aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi maupun pihak lain.
Aset tersebut dapat berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kekayaan hasil tindak pidana.
Selain itu, aset yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana juga dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan hukum.
Artinya, perubahan bentuk kekayaan tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan negara menelusuri asal-usulnya.
Masyarakat tidak boleh menjadi korban salah sita
Di tengah kuatnya kewenangan negara untuk merampas aset hasil kejahatan, perlindungan terhadap masyarakat dan pihak ketiga menjadi persoalan yang sangat penting.
Undang-undang ini menyediakan mekanisme keberatan bagi pihak yang merasa haknya dirugikan.
Pihak yang dapat membuktikan bahwa aset yang diblokir atau disita merupakan miliknya secara sah dan bukan berasal dari tindak pidana dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan.





