SENGETI, – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diterima Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus menjadi momentum untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Aidi Hatta usai mendampingi Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/6/2026).
Menurut Aidi, laporan hasil pemeriksaan BPK tidak boleh dimaknai sebagai sekadar dokumen administratif ataupun simbol keberhasilan semata. Sebaliknya, hasil pemeriksaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita membersihkannya bersama. DPRD Muaro Jambi siap menjadi sapunya,” ujar Aidi Hatta.
WTP Harus Berdampak pada Pelayanan Publik
Politisi yang juga Ketua DPRD Muaro Jambi itu menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak hanya melihat capaian opini keuangan daerah, tetapi lebih menilai sejauh mana anggaran yang dikelola pemerintah memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, warga lebih membutuhkan infrastruktur yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, serta program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan istilah WTP atau WDP. Yang mereka rasakan adalah apakah jalan sudah baik, puskesmas memiliki obat yang cukup, sekolah layak digunakan, dan pelayanan publik berjalan maksimal. Itu yang harus menjadi fokus kita bersama,” katanya.
DPRD Siap Kawal Rekomendasi BPK
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Muaro Jambi berkomitmen memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
Aidi menjelaskan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan melalui pembahasan anggaran yang lebih mendalam, pemantauan langsung ke lapangan, serta membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah.
