- Penegakan hukum berpotensi tidak netral
- Ketimpangan akses terhadap sumber daya
- Potensi intimidasi atau perlindungan kepentingan tertentu
Lemahnya pengawasan dan transparansi semakin memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Polri dan Bayang-Bayang Ekonomi Rente
Fenomena ini tidak hanya menyentuh militer, tetapi juga institusi kepolisian. Dalam sejumlah kasus, oknum aparat disebut terlibat dalam pengamanan bisnis ilegal hingga praktik rente ekonomi.
Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menggeser fungsi aparat dari pelindung masyarakat menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang sarat kepentingan.
Reformasi yang Masih Setengah Jalan
Lebih dari dua dekade pasca-reformasi, agenda pemisahan aparat dari bisnis masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Penguatan pengawasan sipil, transparansi institusi, serta penegakan hukum internal menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai “gurita bisnis” tersebut.
Tanpa langkah tegas, fenomena ini bukan hanya persoalan internal institusi, melainkan ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan hukum di Indonesia.
Redaksi: terkinijambi.com
