Catatan Tambahan
Lahan yang direbut kembali ini jauh melampaui target awal sebesar 1 juta hektare.
Penilaian aset menggunakan acuan estimasi per-hektare, sehingga angka Rp 150 triliun adalah indikatif.
Keterlibatan lembaga negara seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam proses hukum dan administratif.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Kesimpulan Malam 30 September 1965 tetap menjadi momen penting dan penuh tanda tanya. Versi bahwa…
“Jangan dikira kami hanya diam saja — kami terus bekerja,” kata Brigjen Untung Widyatmoko saat…
Dengan status hukum yang masih menggantung, skandal DBHP ini terus menjadi perbincangan publik. Banyak pihak…
Menunggu Jalan Tengah Polemik ini masih bergulir dan menjadi sorotan komunitas pers serta masyarakat luas….
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
