Catatan Tambahan
Lahan yang direbut kembali ini jauh melampaui target awal sebesar 1 juta hektare.
Penilaian aset menggunakan acuan estimasi per-hektare, sehingga angka Rp 150 triliun adalah indikatif.
Keterlibatan lembaga negara seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam proses hukum dan administratif.
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Dengan status hukum yang masih menggantung, skandal DBHP ini terus menjadi perbincangan publik. Banyak pihak…
Menunggu Jalan Tengah Polemik ini masih bergulir dan menjadi sorotan komunitas pers serta masyarakat luas….
Empat Poin Kritikal yang Mendesak Publik dan ahli kesehatan telah menyoroti beberapa langkah yang harus…
Editor Redaksi @terkinijambi.com
Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025
