Ketidakcocokan antara jatah lahan yang dijanjikan dan realisasi di lapangan berpotensi memicu sengketa agraria baru.
Kepastian dokumen dasar—terutama keaslian rekomendasi PPL—menjadi kunci untuk melindungi hak warga transmigran sekaligus memastikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat.
Cik Bur di Hadapan Menteri Transmigrasi: Tanda Tangan Saya Dipalsukan dalam Kasus Redistribusi Tanah Gambut Jaya
Rekomendasi untuk kamu
Berdasarkan hasil investigasi, jam kerja dokter magang di RSUD tersebut berlangsung selama 12 jam per…
JAMBI – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan…
Delapan terdakwa yang divonis bebas tersebut yakni: Eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi Eks…
LAMPUNG – Ratusan warga membakar bangunan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung….
