Jakarta — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh resmi menonaktifkan
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.
Keputusan berlaku efektif Senin, 1 September 2025.
Langkah cepat DPP NasDem diambil setelah gelombang kritik publik atas pernyataan dua kader tersebut yang dinilai
tidak selaras dengan semangat perjuangan partai dan aspirasi masyarakat. Keputusan disampaikan melalui maklumat
internal partai dan diperkuat keterangan resmi kepada media.
Pernyataan Resmi Surya Paloh
“Sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem.”
“Pada perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan wakil rakyat yang menyinggung dan
mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.”
“Atas berbagai pertimbangan, DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak Senin, 1 September 2025, menonaktifkan
saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.”
“NasDem menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya
memperjuangkan aspirasinya.”
Fakta Kunci
- Siapa: Ahmad Sahroni & Nafa Urbach (Fraksi NasDem) dinonaktifkan dari keanggotaan DPR.
- Kapan: Efektif 1 September 2025.
- Alasan: Pernyataan yang dianggap mencederai rasa dan aspirasi rakyat; tidak sejalan dengan
marwah partai. - Konteks: Sahroni sebelumnya dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III dan dialihkan menjadi
anggota Komisi I; Nafa sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik.
Kronologi Singkat
Dalam beberapa hari terakhir, pernyataan dua anggota Fraksi NasDem memicu reaksi keras di ruang publik.
DPP NasDem menilai perlu ada tindakan korektif cepat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menegaskan garis
perjuangan partai yang berpihak pada aspirasi masyarakat.
Dampak & Langkah Lanjutan
Dengan penonaktifan ini, kursi dan penugasan keduanya di alat kelengkapan dewan akan menyesuaikan keputusan
fraksi. DPP NasDem menyebut evaluasi internal berlanjut untuk memastikan disiplin dan kepatuhan kader pada
kebijakan partai.
