MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, sebagai saksi dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara, Jumat (18/7/2025). Pemeriksaan berlangsung di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada akhir Juni 2025 yang menyeret sejumlah pejabat di Dinas PUPR Sumut dan kontraktor swasta.
Pemeriksaan Terkait Aliran Dana Proyek Jalan
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Muhammad Iqbal dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendalami pengetahuan mereka terkait dugaan aliran uang suap dalam proyek peningkatan infrastruktur jalan di Sumatera Utara,” kata Ali Fikri dalam keterangannya kepada media, Jumat (18/7).
Selain Iqbal, penyidik juga memeriksa Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Madina, Gomgoman H. Simbolon, serta tujuh pihak swasta dan satu konsultan pengawas proyek.
Kejati Sumut Belum Terima Pemberitahuan Resmi
Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku belum mendapat informasi resmi dari KPK terkait pemeriksaan dua pejabat jajarannya di Madina.
“Kami belum menerima pemberitahuan tertulis atau tembusan dari KPK. Kami akan mempelajari lebih lanjut. Prinsipnya, jika memang ada proses hukum, tentu kami mendukung penegakan hukum secara profesional,” ujar Yos A Tarigan, Kasi Penkum Kejati Sumut.
Baru Menjabat 11 Bulan
Muhammad Iqbal diketahui baru menjabat sebagai Kajari Madina sejak September 2024. Pemeriksaannya diduga terkait pengawasan dan pengendalian internal proyek jalan yang bersinggungan dengan aparat penegak hukum di daerah.
Sejumlah pihak menduga, keterangan Iqbal akan menjadi penting dalam membuka rantai koordinasi dan dugaan keterlibatan pihak lain di luar struktur Dinas PUPR Sumut.
Nama Mantan Bupati dan Rekanan Proyek Juga Muncul
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa mantan Bupati Mandailing Natal, Jafar Sukhairi Nasution, serta Plt Kadis PUPR Madina, Elpi Yanti Harahap, untuk menggali informasi lebih dalam mengenai keterlibatan pejabat lokal dan rekanan proyek.
