“Siapa yang membiayai istri dan anak-anak Kades? Kalau dari Dana Desa, maka ini sudah masuk ranah hukum. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi indikasi kuat korupsi,” ujarnya.
LSM LIMA berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Minggu ini di depan Kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Inspektorat Kabupaten, menuntut pemeriksaan terbuka terhadap semua pihak yang terlibat.
Kegiatan ini juga dinilai bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menjaga anggaran negara agar tepat sasaran. Dalam pidato-pidato awal pemerintahannya, Presiden telah menegaskan bahwa seluruh komponen negara harus “menghentikan belanja yang tidak prioritas” dan memfokuskan Dana Desa untuk “membangun desa berbasis kebutuhan rakyat, bukan gaya hidup elit lokal.”
Seorang aktivis pemuda dari Kumpeh Ulu yang enggan disebutkan namanya mengatakan,
“Di saat rakyat menjerit karena infrastruktur desa rusak dan layanan publik terbatas, mereka malah menggunakan Dana Desa untuk plesiran. Ini bukan hanya pelanggaran, tapi penghinaan terhadap semangat reformasi anggaran!”
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, tekanan publik agar Kejaksaan dan Kepolisian segera turun tangan kian menguat.
Jika terbukti Dana Desa digunakan untuk membiayai perjalanan keluarga pejabat desa, maka kasus ini tidak bisa lagi ditangani sebatas pembinaan administratif. Ini adalah dugaan pelanggaran hukum dan indikasi praktik kolusi yang harus dibongkar sampai ke akarnya.
