Pemerintah pusat pun mulai pasang badan. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG, Muhammad Aris, menyatakan penyelesaian batas wilayah harus mengacu pada peta resmi yang disahkan secara nasional. Namun demikian, ia tak menampik bahwa posisi empat pulau tersebut memang berdekatan dengan zona migas aktif.
Jika benar kandungan migas di sana setara dengan cadangan Blok Andaman, maka persengketaan ini berpotensi memicu konflik baru: bukan hanya soal batas, tapi juga tentang siapa berhak mengelola dan mendapat manfaat ekonomi.
Sementara itu, masyarakat lokal di sekitar pulau-pulau tersebut masih menanti kejelasan. Di satu sisi, mereka ingin pengakuan dan perlindungan atas wilayah adatnya. Di sisi lain, mereka waswas jika pulau-pulau kecil itu hanya akan jadi rebutan elite tanpa memikirkan kesejahteraan warga pesisir.
