Jakarta, – Gelombang unjuk rasa besar-besaran kembali menyelimuti sejumlah kota di Indonesia hari ini, Selasa (20/5/2025), saat ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online turun ke jalan. Mereka menyuarakan ketidakadilan terkait potongan tarif yang diterapkan oleh aplikator, menuntut potongan maksimal 10 persen dari total pendapatan.
Aksi massa yang terkonsentrasi di berbagai titik strategis, termasuk di sekitar Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat, mengusung spanduk dan bendera organisasi. Para pengemudi ojol merasa terbebani dengan potongan aplikasi yang saat ini mencapai angka 20 persen, bahkan ada yang mengklaim mencapai 50 persen jika ditambah berbagai biaya tersembunyi.
“10 persen harga mati!” teriak orator yang disambut gemuruh ribuan ojol di Jakarta, mencerminkan tekad bulat mereka untuk menekan persentase potongan yang saat ini berlaku.
Selain menuntut penurunan potongan tarif, para driver juga mendesak penghapusan promo-promo yang ditawarkan aplikator kepada pengguna. Mereka menilai promo-promo tersebut justru merugikan pendapatan pengemudi dan hanya menguntungkan pihak konsumen serta aplikator.
Tuntutan lainnya adalah desakan kepada pemerintah untuk segera membuat undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojol.
Di sisi lain, pihak aplikator, melalui perwakilannya seperti Catherine, menegaskan bahwa mereka telah mematuhi regulasi pemerintah mengenai mekanisme bagi hasil 20:80. Artinya, 80 persen untuk mitra pengemudi dan 20 persen untuk aplikator.
“Biaya perjalanan itu yang dibagikan 80 persen untuk mitra pengemudi, 20 persen untuk aplikator. Ini enggak bisa berubah,” tegas Catherine, mengisyaratkan bahwa persentase tersebut adalah standar yang tidak dapat diubah.
Ia juga menyebutkan adanya “biaya jasa aplikasi” atau platform fee yang menjadi komponen tagihan konsumen.
Massa ojol dari berbagai daerah, termasuk pengemudi yang rela datang jauh dari Cirebon demi bergabung dalam aksi di Jakarta, menunjukkan solidaritas yang kuat. Perwakilan pengemudi dijadwalkan akan menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada pihak Kementerian Perhubungan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, berharap ada solusi konkret yang berpihak pada kesejahteraan mereka.
