RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Perjuangan 18 Tahun Akhirnya Mendekati Hasil

TerkiniJambi
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk komitmen kelembagaan yang telah lama dinantikan masyarakat Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk komitmen kelembagaan yang telah lama dinantikan masyarakat Indonesia.

JAKARTA,  – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penting setelah seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan agar regulasi tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk komitmen kelembagaan yang telah lama dinantikan masyarakat Indonesia. Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan produk legislasi yang proses perjuangannya telah berlangsung sekitar 18 tahun.

Nasir menegaskan, Fraksi PKS menyetujui agar rancangan undang-undang tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.

Baca Juga :  Jembatan Batanghari III Akan Hubungkan Pijoan–Sengeti, Pemprov Jambi Ajukan Rp200 Miliar ke Pusat

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026).

Ia menjelaskan, komitmen dalam pembentukan undang-undang tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab individu pimpinan DPR, melainkan merupakan keputusan institusional yang harus diwujudkan melalui penyelesaian proses legislasi.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.

Baca Juga :  Terbongkar Dugaan Dapur Fiktif MBG, DPR Soroti 5.000 Titik Bermasalah

Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Sejumlah elemen yang mendapat apresiasi di antaranya pakar, akademisi, mahasiswa, serta kelompok masyarakat yang turut menyampaikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.

Selain itu, ia mengapresiasi kerja sama pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang ikut mengawal perkembangan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Nasir menegaskan bahwa proses pembahasan regulasi tersebut tidak dilakukan secara tertutup.

Nomor TDPSE : 023714.1/DJAI.PSE/05/2025