Jambi,Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi kembali mengembangkan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Kombes Pol Taufik Nurmandia, Direktur Reskrimsus Polda Jambi, menyampaikan bahwa **tiga orang ditetapkan sebagai tersangka baru**, salah satunya adalah Varial Adhi Putra, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ketiga tersangka itu terbukti menerima aliran dana dan diduga terlibat dalam praktek jual-beli proyek terkait DAK SMK.
Selain Varial Adhi Putra, dua nama lain yang ditetapkan penyidik adalah Bukri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Davit Hadi Husman sebagai pihak yang diduga berperan sebagai broker dalam proses pengurusan proyek. Hingga kini ketiganya belum dilakukan penahanan karena masih dalam proses pemeriksaan lanjutan.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, termasuk keterangan ahli serta melakukan gelar perkara. Saat ini penyidikan terus berlanjut untuk menguatkan bukti dan menetapkan langkah penyidikan berikutnya,” terang Kombes Taufik di Polda Jambi, Senin (22/12/2025).
Kasus ini merupakan perkembangan dari penyidikan sebelumnya, di mana penyidik telah lebih dulu melimpahkan berkas empat orang tersangka tahap II ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi pada 12 November 2025 lalu setelah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.
Perkara dugaan korupsi DAK SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah dan menjadi sorotan publik karena menyangkut anggaran pendidikan yang semestinya diperuntukkan meningkatkan kualitas fasilitas dan pembelajaran siswa SMK di daerah.4
Pengembangan kasus tersebut menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan, sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat publik agar mengutamakan integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Penyidik meminta tersangka dan pihak lain yang terkait untuk kooperatif selama proses hukum berjalan.
