Jakarta — Sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pembentukan sebuah **Kementerian Keamanan** yang akan membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Wacana ini muncul dalam audiensi antara purnawirawan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Rabu (19/11/2025).
Menurut Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, ide ini lahir dari pemikiran bahwa Polri belum berkoordinasi dengan kementerian manapun dalam urusan strategis seperti anggaran dan perekrutan. Sementara TNI sudah berada di bawah Kementerian Pertahanan, Polri justru berdiri sendiri.
“Dulu, karena pemisahan dari TNI, memang tidak ada kementerian khusus polisi dalam konstitusi — hanya ada Kementerian Pertahanan,” kata Jimly dalam konferensi pers di PTIK. “Maka muncul gagasan: bagaimana jika dibuat Kementerian Keamanan?”
Selain usulan pembentukan kementerian baru, komisi tersebut juga mencatat masukan untuk memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Beberapa pihak menilai Kompolnas perlu memiliki fungsi pengawasan yang setara dengan peran Kemenhan dalam TNI.
Dalam skema yang diusulkan, rekrutmen Polri bisa langsung diputuskan oleh Presiden melalui Kompolnas, tanpa harus meminta izin ke DPR, sambil memperkuat peran Kompolnas dalam pengawasan internal kepolisian.
Namun, Jimly menegaskan bahwa semua gagasan ini masih dalam tahap masukan dan belum menjadi keputusan final: “Kami tampung tadi, tetapi ini hanya alternatif,” ujarnya.
Tokoh lain yang hadir dalam audiensi, Faizal Assegaf, menguatkan pandangan purnawirawan TNI tersebut. Menurut dia, keberadaan Kementerian Keamanan akan sangat strategis dalam memperkuat transisi menuju negara modern, terutama terkait operasi Polri, anggaran, dan pendekatan desentralisasi.
Saat ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka ruang dialog lebih luas: masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui email di sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com atau via WhatsApp di nomor 0813-1797-771.
Komisi yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie ini dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 November 2025. Prabowo sendiri meminta laporan awal dari komisi tersebut dalam waktu tiga bulan.
